× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda daerah Digelontorkan Dana Cadangan DAK Fisik Sebesar 83.14 M untuk Pemkab Bosowa

Digelontorkan Dana Cadangan DAK Fisik Sebesar 83.14 M untuk Pemkab Bosowa

SHARE
Digelontorkan Dana Cadangan DAK Fisik Sebesar 83.14 M untuk Pemkab Bosowa

Foto : Digelontorkan Dana Cadangan DAK Fisik Sebesar 83.14 M untuk Pemkab Bosowa

SULSEL.PEMBURUNEWS.CO - Pemerintah Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo (BOSOWA) secara agregat mendapatkan alokasi Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp.83,14 miliar.

Hal tersebut berdasarkan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Cadangan DAK Fisik TA 2020.

img-20200710-wa0130

Ungkap Rintok Juhirman Kepala KPPN Watampone dalam rilis tertulisnya, Jumat (10/7/2020).

Rintok Juhirman menyebut secara lebih rinci jumlah dana yang di gelontorkan ketiga kabupaten tersebut yakni kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo.

"Pemerintah Kabupaten Bone mendapatkan alokasi Cadangan DAK Fisik sebesar Rp.50,79 miliar untuk 7 Bidang". "Sementara untuk Kabupaten Soppeng mendapatkan dana sebesar Rp.15,20 miliar untuk 5 Bidang".

"Kabupaten Wajo mendapatkan anggaran sebesar Rp.17,14 miliar untuk 5 Bidang. "Cadangan DAK Fisik ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi (PEN) dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19 saat ini, jelas Rintok Juhirman.

"Pengalokasian tersebut berdasarkan penyesuaian terhadap Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik TA 2020 yang telah disetujui oleh Kementerian/Lembaga, tetapi tidak dilaksanakan karena terdapat kebijakan penghentian proses pengadaan barang/jasa, paparnya.

Diharapkan, dengan telah dialokasikannya Cadangan DAK Fisik tersebut agar segera ditindaklanjuti Pemerintah Daerah dengan menganggarkan dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan Perda tentang Perubahan APBD TA 2020 sebagai payung hukum, imbuh Rintok.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat segera melaksanakan kegiatan yang didanai melalui Cadangan DAK Fisik tersebut dengan mengutamakan prinsip pelaksanaan kegiatan secara padat karya, menggunakan material dan tenaga kerja lokal yang bermanfaat bagi masyarakat guna menggerakkan ekonomi setempat, imbuhnya menutup. (Red).